Atasi Masalah Commuter Line, Gubernur Jabar Siap Kerjasama Dengan Jokowi

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan menyatakan kesiapannya bekerjasama dengan Pemerintah DKI Jakarta di bawah pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki (Ahok) dalam menangani masalah kemacetan. Salah satunya membenahi commuter line yang hingga kini masih terlihat semraut. "Pemerintah Jawa Barat siap mendukung rencana Jokowi-Ahok melakukan pembenahan moda transportasi kereta api," kata Ahmad Heryawan, kepada wartawan Minggu (23/9/2012) saat berkunjung di Stasiun Depok Baru. Heryawan menerangkan, 2,2 juta warga Jabar menggunakan moda trasportasi commuter line saat berangkat kerja ke Jakarta setiap harinya. Saat ini pihaknya tengah melakukan pendekatan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna membahas persoalan tersebut. "Salah satu hal yang dilakukan Gubernur Jakarta terpilih adalah pembenahan transportasi. Jokowi tidak bisa menyelesaikan sendiri. Perlu bantuan untuk merealisasikannya. Kerjasamanya dalam bentuk perencanaan dan pembiayaan," terangnya. Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menambahkan, wilayah Jabar masuk rute yang dilalui commuter line. "Rute jabodetabekpuncur atau Jakarta,Bogor, Depok, Tangerang,Bekasi, Puncak dan Cianjur adalah rute yang biasa dilewati commuter line. Dengan penambahan jaringan rel dan gerbong serta pembenahan sistem pengaturan lalu lintas kereta, saya yakin masalah kereta api bisa selesai," papar Heryawan optimis. Heryawan memiliki keyakinan kalau menjalin kerjasama dengan Jokowi dalam hal pembenahan transportasi kereta dapat diselesaikan. "Kereta api salah satu transportasi massal yang saat ini dianggap paling efektif mengatasi kemacetan. Selain cepat,tarifnya juga terjangkau. Terkait rencana kenaikan tarif KRL commuter line pada 1 Oktober mendatang, dirinya menilai bahwa itu masalah kecil yang bisa diatasi. "Perkara kecil sebenarnya. Asalkan sarana dan sistem transportasinya dibenahi saya kira itu nggak jadi masalah," ujar Heryawan. Dalam tinjauannya ke stasiun Depok Baru, Aher dan rombongan berkesempatan naik KRL commuter line menuju Stasiun Universitas Indonesia. "Pada umumnya yang dikeluhkan masyarakat adalah sarana dan prasarana serta kurangnya armada kereta api. Semoga nantinya program gubernur Jakarta terpilih masalah ini bisa diatasi. Pemprov Jawa Barat siap dukung guna benahi kemacetan,karena warga Jawa Barat banyak yang mengandalkan kereta api sebagai transportasi yang dianggap paling cepat," tandasnya. Sebelumnya, Jokowi dalam kampanyenya mengatakan, untuk mengatasi masalah transportasi di Jakarta, perlu adanya komunikasi erat dengan masyarakat maupun dengan pemerintah di luar Jakarta. Hal itu dapat terwujud dengan adanya peran otoritas transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). "Yang namanya otoritas itu menentukan sekali, apalagi di Jakarta. Tidak akan rampung-rampung, apabila tidak ada otoritas. Harus ada peran dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI, untuk menciptakan Jabodetabek Lance Transport Authority," katanya. Jokowi menegaskas, dengan otoritas itu, semua penyelesaian dapat dirampungkan, misalnya penyelesaian integrasi, penyelesaian transportasi. Satu hal terpenting yang menurut Jokowi dapat menciptakan otoritas itu adalah dengan pendekatan komunikasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI,” tandasnya.(Sumber :Radaronline.co.id)